PhrNews.id, – Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, peluang kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian besar.
Pasalnya, koalisi pendukung Menteri Pertahanan itu semakin kuat. Tak hanya Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pencapresan Prabowo belakangan juga mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Mencermati dinamika per hari ini, bandul kemungkinan menjuarai pilpres kini lebih berat ke Prabowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin, (14/8/2023).
Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, maka, kekuatan koalisi Prabowo mencapai lebih dari 46 persen.
Angka ini jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.
Dihitung dari perolehan kursi DPR, perincian peta kekuatan koalisi pendukung Prabowo yaitu, Partai Gerindra 78 kursi (13,57 persen); Partai Golkar 85 kursi (14,78 persen); PKB 58 kursi (10,9 persen); dan PAN 44 kursi (7,65 persen).
Sehingga totalnya 46,9 persen. Sementara, kekuatan poros pendukung Anies Baswedan berada di posisi tengah. Dengan dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimpun kekuatan koalisi sebesar 28,35 persen.
Adapun Ganjar Pranowo mengekor di urutan buntut. Oleh karena hanya didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gubernur Jawa Tengah tersebut mengumpulkan kekuatan koalisi sebesar 25,56 persen.
“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen,” ujar Umam.
Menurut Umam, situasi ini cukup riskan buat Ganjar. Tambahan dukungan dari PPP saja dinilai belum cukup untuk mengantarkan politikus PDI-P itu ke kursi kemenangan. Pasalnya, pada Pemilu 2019 lalu PPP mendapat suara paling kecil.
Bahkan, oleh sejumlah lembaga survei, partai berlambang Kabah tersebut diprediksi tak lolos ambang batas Parlemen pada Pemilu 2024.
Namun demikian, Umam mengatakan, koalisi menuju Pilpres 2024 belum final. Kerja sama antarpartai politik masih mungkin berubah sebelum resmi didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang. Dia juga bilang, besar kecilnya koalisi belum tentu menjamin kemenangan capres.
“Besar koalisi tidak menentukan kemenangan capres-cawapres. Tergantung capres-cawapres mana yang mampu memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat melalui narasi dan kampanye politiknya ke depan,” tutur Dosen Universitas Paramadina itu.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN. Butuh waktu lama buat kedua partai menentukan pilihan. Baik Golkar maupun PAN sebelumnya sempat berkomunikasi dengan PDI-P dan membuka peluang untuk mendukung Ganjar. Namun, pada akhirnya, kedua partai menjatuhkan arah dukungan ke Prabowo.
Pada Minggu (13/8/2023) kemarin, keempat partai resmi berkoalisi ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.
“Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar,” kata Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.
Sementara, rencana pencapresan Anies didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Partai Ummat besutan Amien. (Red)