Kota Bengkulu, PHR News.id-Organisasi Panglima Hukum Rakyat Menyikapi isu pergantian posisi terhadap PPTK di Sekertariat DPRD Kota Bengkulu, Maikel dan Staf DPRD Kota, Hasibuan.
Berkaca pada sepantauan Organisasi Panglima Hukum Rakyat semua itu berjalan sudah sesuai prosedur yang benar berdasarkan aturan yang berlaku atas sikap ini, Ketua Umum Panglima Hukum Rakyat (PHR) Provinsi Bengkulu, Muhammad Iqbal, MH angkat bicara, Minggu (12/12/2021).
Dank Iq sapaan akrabnya mengatakan baik Maikel dan hasibuan tidak menyuruh PHR untuk melakukan apapun juga, namun ini bentuk dari kemurnian, fakta lapangan meminta pada Pak Walikota Helmi Hasan untuk mengembalikan mereka pada posisi sebelumnya mereka emban amanah.
“Kami organisasi Panglima Hukum Rakyat tahu Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan orang yang bijak dan cerdas dalam mengambil solusi, maka dari itu harapan kami orang yang jujur dalam bekerja untuk tidak dilengserkan dari posisinya sebelumnya,” ungkapnya
Dank iq menambahkan namun jika harapan ini tidak dapat depenuhi maka Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum kami akan melakukan ujuk rasa sebagai bentuk dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami memantau berdasarkan dengan fakta, data yang benar berdasarkan mekanisme hukum yang benar dan kami tahu orang yang benar,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelum menjadi ketua organisasi PHR Walikota Bengkulu mengenal siapa saya, Jika kenginan kami tidak terpenuhi kami tidak akan berhenti melaksanakan aksi unjuk rasa.
“Kami pun berencana menggelar aksi namun kami akan menunggu sikap dari pemerintah Kota karena kami tahu Bapak Walikota pasti punya solusi terbaik,” ujarnya.
Mantan Ketua PKC PMII ini juga menegaskan kami tahu orang yang tulus dalam bekerja.
“Namun jika sekertariat DPRD Kota tidak mengindakan ini maka apa boleh buat kami akan melakukan aksi gelar pasukan untuk menyatakan pendapat di muka umum,” ungkapnya tegas. (Red)