oleh

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Panggil Mitra Tim Gugus Covid-19

BENGKULU, phrnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu gelar hearing dengan mitra OPD teknis gugus Covid-19 Provinsi Bengkulu. Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu pertanyakan kinerja Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu.

Langkah yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut karena menilai realita di lapangan tim gugus tugas terkesan tidak siap dalam menangani penyakit infeksi virus Corona, sehingga banyak masalah yang ditemukan di lapangan terutama masalah alat pelindung diri (APD) dan layanan di RSUD M.Yunus (RSMY) sebagai RS rujukan Covid-19 di Bengkulu.

“Dilakukannya hearing guna mengetahui sejauh mana penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu. Seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan pihak RSMY yang kita mintai laporannya,” ungkap Ketua Komisi lV H. Edison Simbolon, Selasa (16/6/2020).

Edison simbolon menyebutkan, pihaknya mempertanyakan laporan Dinkes Provinsi Bengkulu dalam hal kegiatan pembelian APD dengan anggaran yang telah direfocusing dari APBD provinsi Bengkulu tersebut. Sebab, menurut Edison, realita di lapangan masih banyak tenaga kesehatan seperti puskesmas, dan posko Covid-19 yang mengeluhkan minimnya APD yang ada.

Lalu, kata Edison, pihaknya juga mempertanyakan dengan manajemen RSMY terkait berita yang tidak menyenangkan lantaran adanya pemungutan biaya perawatan isolasi mandiri pada pasien Covid-19 yang terjadi baru-baru ini.

“Kita sangat menyesalkan hal itu, karena ini menjadi momok dalam pikiran masyarakat provinsi Bengkulu. Walaupun pihak RSMY katakan miss komunikasi ataupun hanya pembenaran dari mereka, kita tidak ingin hal itu terulang lagi ke depan,” tegas Edison. Karena menurut Edison, jika itu terjadi miss komunikasi, sebelumnya pasti ada tahapan-tahapan dalam pembayaran di rumah sakit tersebut. Karena surat dari ruangan mesti di bawa ke ruangan administrasi lalu ke bendahara tidak mungkin salah.

”Namanya barang sudah terjadi kita tidak ingin itu terulang kembali,” cetusnya.

lanjutnya, ia juga mempertanyakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi yang telah direncakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya. Selain itu mendesak Pemprov Bengkulu untuk segera mencairkan insentif para tenaga kesehatan dalam menangani kasus Covid-19 di Bengkulu.

“Seharusnya Pemprov telah memaksimalkan penggunaan dana yang telah direfocusing sebelumnya. Sehingga jangan terlalu lama realisasinya, karena masyarakat Bengkulu dan Nakes dirasa sangat membutuhkan itu segera,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni membenarkan pihaknya ditanya Dewan terkait penanganan Covid-19. Bahkan juga dewan menanyakan terkait penggunaan anggaran relokasi yang telah digunakan hingga saat ini.(adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.