Jakarta, PHR News.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Presiden Joko Widodo terbuka terhadap kritik usai mencabut izin investasi miras dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa Jokowi mendengar masukan dari berbagai kalangan hingga memutuskan untuk merevisi aturan yang baru saja terbit.
“Presiden Jokowi terbuka terhadap kritik,” kata Hendrawan lewat pesan singkat kepada PHR News.id, Selasa (2/3).
Sebenarnya, menurut Hendrawan, Perpres miras dibuat untuk mewadahi kearifan lokal. Sebab ada beberapa daerah yang menggunakan minuman beralkohol sebagai bagian dari tradisi.
Meski begitu, Hendrawan menilai Jokowi melihat kembali respons publik. Ia menyebut Jokowi mengutamakan kearifan nasional sebagai alasan mencabut aturan tersebut.
Lebih lanjut, Hendrawan mengkritik orang-orang di lingkaran Istana. Ia menilai bawahan Jokowi tak peka terhadap potensi penolakan dari masyarakat.
“Saat (Jokowi) menandatangani (Perpres Nomor 10 Tahun 2021), pembantu-pembantunya belum mengantisipasi potensi resistensi yang muncul,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Perpres itu jadi polemik karena mengatur izin investasi miras.
“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam jumpa pers daring, Selasa (2/3).
Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah juga mengapresiasi sikap Jokowi tersebut. Sebelumnya, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu sempat melontarkan kritik.(red)