Kanwil Bengkulu Kembali Lolos Wilayah Bebas Korupsi 2022

PHR News.id-Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kemenag RI melaksanakan penilaian pendahuluan Satuan Kerja (Satker) Calon Pilot Project  menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 dilingkungan Kemenag Bengkulu, Senin, (24/1/2022).

Hasilnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Bengkulu kembali dinyatakan lolos memenuhi syarat untuk melanjutkan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).  Bersama Kanwil, ada tiga Satker yang juga mengikuti penilaian Yakni, Kemenag Kabupaten Kepahiang, Kabupaten lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Khusus Kanwil lolos setelah hasil penilaian pendahuluan mencapai point 46,65 persen. Meskipun persentasenya turun 77.76 persen dari penilaian Mandiri yang sebelumnya mencapai sebesar 50,96 persen. Namun tim Kemenag RI menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

‘’Kami ucapkan selamat kepada Kanwil,’’ ungkap Ketua Sub Tim I Irfan Sembiring.

Irfan juga optimis Kanwil Bengkulu akan kembali bangkit dengan nilai  total proses capaian 60 persen. Hanya saja, dia meminta rekomendasi-rekomendasi dan permasalahan-permasalahan yangg ada (sesuai dengan matrik program kerja) harus segera ditindaklanjuti.

‘’ Jika semua dilengkapi, kami yakin Kanwil Bengkulu dapat mengejar nilai total capaian itu,’’ tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Kakanwil Dr. H. Zahdi Taher.,M.H.I didampingi Kabag Tata Usaha Drs. H. Hamdani.,M.Pd menyampaikan apresiasi atas semangat kerja tim ZI dalam mengejar target zona integritas (ZI) menuju WBK itu.

‘’Mudah-mudahan dengan kerja keras tim, Bengkulu dapat meraih apa yang dicita-citakan selama ini,’’ tandas Zahdi.

Untuk mewujudkan impian tersebut, Zahdi mengakui seluruh aparatur memang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Terutama dalam konteks pembangunan zona integritas, semua harus menunjukkan bahwa seluruh tingkah laku, komitmen, dan kebijakan yang dikeluarkannya selaras dengan semangat untuk menghasilkan instansi yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani.

’Bukti fisik (evidence) itu pasti, setelah itu akan muncul lagi inovasi, dengan inovasi juga diikuti dengan prilaku. Nah untuk memenuhi itu, intinya komitmen bersama,’’ demikian Zahdi mengakhiri.

Sementara itu penilaian mandiri digelar melalui virtual tersebut, dilaksanakan di enam ruangan yang terbagi dalam enam area kerja. Yakni masing-masing, area I manajemen perubahan di ruang Telecoference, area II penatalaksanaan  digelar di ruang Aula, area III SDM digelar di ruang Subbag Kepegawaian,

Kemudian area IV Akuntabilitas dilaksanakan di ruang Kepala Bagian Tata Usaha (TU), dan area V pengawasan dilaksanakan di ruang Subbag Organisasi dan Tata Laksana, kemudian area VI pelayanan publik digelar di ruang Halal/ PTSP. (Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.