PHRNews.id- Kasus suap yang menimpah oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) tentu membuat prihatin kita semua apalagi lembaga parlemen tercoreng oleh peristiwa itu hal itu tidak pada Suimi Fales Dewan berpengalaman ini tidak pernah merusak integritas.
Pria biasa dipanggil wan sui selalu hadir sidang paripurna, tidak tidur saat sidang berlangsung, memberikan usulan dengan keberpihak kepada rakyat dan tidak pernah terdengar melakukan kasus mesum yang menimpah dirinya tentu menjadi sorotan yang positif bagi lembaga yang terhormat ini.
Bagaimanapun juga duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat berarti mewakili sekian ratus ribu rakyat. Di pundaknya aspirasi rakyat disampaikan kepada pemerintah melalui ketiga fungsi DPRD. Sebagai wakil rakyat turut merasakan apa yang kini dirasakan oleh rakyat.
Jika menengok saudara-saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, kemiskinan, gizi buruk, pengangguran, dan sebagainya, tentu hatinya terketuk untuk memperjuangkan nasib mereka.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales berjuang keras untuk membantu dengan bersuara menurunkan harga-harga sembako yang kian merangkak (tentu melalui fungsi budgeting-nya), dewan perwakilan rakyat satu ini ikut terlibat membantu mengawasi jalannya pemerintahan.
Sudah benar menjalankan tugas (tentu melalui fungsi pengawasannya) dan bagaimana DPRD menjalankan perundang-undangan yang menguntungkan rakyatnya (melalui fungsi legislasinya). Itulah yang dilakukan sebagai wakil rakyat.
Tapi, kini dengan kasus-kasus negatif yang terjadi secara terus-menerus tentang DPRD, image yang berkembang di masyarakat tentang parlemen benar-benar menyedihkan. Bahkan, banyak komentar di internet yang meyuarakan pembubaran parlemen. Mungkin ini merupakan bentuk kekesalan terhadap institusi ini yang kurang memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat dan terkesan mementingkan diri sendiri dan golongannya namun justru sebaliknya komentar terhadap suimi fales selalu bagus.
Namun, sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang tercantum dalam UUD 45, pembubaran DPR bukanlah perkara yang gampang. Usulan untuk pembubaran bukan sebuah solusi yang tepat. Toh, bagaimanapun juga dewan perwakilan rakyat tetap memiliki fungsi dan tugasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui DPR dan pemerintah ratusan undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak tercipta. Melalui undang-undang pulalah kehidupan Bangsa Indonesia ini mulai diatur dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang prinsip.
Jika masih banyak produk undang-undang yang belum memenuhi aspirasi masyarakat tentu banyak jalan untuk membenahinya. Bisa dengan cara memberi masukan ke DPR untuk dilakukan revisi ulang sampai dengan melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi terhadap undang-undang tertentu.
Melalui DPR dan pemerintah pula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibahas. Bagaimana pemerintah dan parlemen bersama-sama mengelola dan mendistribusikan anggaran untuk departemen dan daerah.
Dengan APBN yang mencapai ratusan triliun tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi DPR dan pemerintah untuk membagi dan mengalokasikan dana tersebut. Meski ada suara-suara miring seperti suap dan calo tentu hal itu merupakan tindakan dari oknum-oknum yang memanfaatkan posisi dan jabatannya.
Melalui DPR pula pemerintah ini bisa dikontrol. Hak-hak yang diberikan konstitusi kepada DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak-hak lainnya sebagai sarana mengkontrol pemerintah terbukti mampu mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat.
Meskipun dalam kenyataanya terkadang kontrol dewan masih belum memuaskan masyarakat. Tentu menjadi kewajiban kita semua untuk memberi tekanan yang lebih kepada parlemen.
Meski banyak lembaga swadaya masyarakat, daerah, pengamat, dan berbagai macam masukan tentang jalannya pemerintah, toh, jalur resmi yang diamanatkan konstitusi adalah melalui dewan perwakilan rakyat melalui fungsi kontrolnya. Jika ada masukan dari LSM, daerah, dan masyarakat, jalurnya tetap melalui lembaga ini. (Red)