PHR News.id- Direktur PT Panglima Hukum Rakyat (PHR) Muhammad Iqbal menyoroti hasil audit anggaran yang sudah dibelanjakan oleh Kominfo Provinsi Bengkulu tahun 2021, minggu (16/01/2021).
Dirinya meminta BPK setelah Pemda menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 agar mengawal uang rakyat yang sudah digunakan Kominfo Provinsi Bengkulu.
“Saya rasa akan berkirim surat pada BPK, meminta hasil audit tahun 2021 demi mengawal uang rakyat,” ungkapnya
BPK untuk transparan terkait hasil audit Kominfo Provinsi Bengkulu sehingga semua terbukak jelas
Arahanya, PHR harus tetap bergerak dengan ketentuan yang berlaku.
“Demi menegakan keterbukaan informasih berdasarkan UUD No 14 tahun 2008 maka kita perlu melakukan tekanan pada pemaku kebijakan.
Dirinya ingin, agar Bengkulu ini benar-benar kondusif dan sportif dalam membelanjakan uang negara
Jika memang ada dugaan pidana, lanjutnya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melaporkanya kepada pihak yang berwajib. (Red)